!["Rekomendasi Kongres ke III PDI Perjuangan di Bali ialah membumikan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan mengimplementasikan Trisuci yang merupakan ajaran perjuangan Bung Karno menegakkan harga diri bangsa kita," Hj. Megawati Soekarnoputri, Rakor Tiga Pilar se-Jawa Timur, Malang, Minggu (20/3/11).](http://www.pdiperjuangan.or.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_small/851042JAR_9151.JPG ""Rekomendasi Kongres ke III PDI Perjuangan di Bali ialah membumikan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan mengimplementasikan Trisuci yang merupakan ajaran perjuangan Bung Karno menegakkan harga diri bangsa kita," Hj. Megawati Soekarnoputri, Rakor Tiga Pilar se-Jawa Timur, Malang, Minggu (20/3/11).")
!["Kita tidak hanya berbicara masalah politik. Tapi juga memberikan yang terbaik bagi para petani. Ini harus ditularkan, tidak hanya melalui mulut ke mulut saja. Sebagai partai politik, tidak hanya berbicara politik, tapi juga harus bergerak di semua lini,” Hj. Megawati Soekarnoputri panen padi MSP.](http://www.pdiperjuangan.or.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_small/1741541b.jpg ""Kita tidak hanya berbicara masalah politik. Tapi juga memberikan yang terbaik bagi para petani. Ini harus ditularkan, tidak hanya melalui mulut ke mulut saja. Sebagai partai politik, tidak hanya berbicara politik, tapi juga harus bergerak di semua lini,” Hj. Megawati Soekarnoputri panen padi MSP.")
- following:463
RAGAM
|
Laporan TII Keterbukaan Pendanaan PDI Perjuangan Paling TinggiTransparansi Pendanaan PDI Perjuangan dinilai sangat kooperatif oleh Transparency International Indonesia (TII). Penilaian tersebut berdasarkan laporan hasil pengukuran tingkat transparansi pendanaan politik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang dilakukan oleh TII. Berdasarkan Undang-Undang No 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang No. 2/ 2008 Jo UU No.2 /2011 Tentang Partai Politik, Transparency International Indonesia (TII) meminta partai politik memberikan data-data ... Baca >> |
|
Pilgub Jateng Jokowi Harap PDIP Tunjukkan Kedigdayaan di Pilgub JatengGubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi meminta para kader PDIP agar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah jangan sampai lepas dari partainya. "Calon pasangan Ganjar Pranowo- Heru Sudjatmoko yang diusung oleh PDIP harus bisa memenangi Pilgub," kata Jokowi saat acara deklarasi pemenangan Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko di Panti Marhaen ... Baca >> |
|
Rancangan KUHAP Fraksi PDIP Dukung Pencantuman LPSK Dalam RKUHAPSejumlah anggota Fraksi PDIP sepakat mencantumkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini tengah dibahas Komisi III DPR. Hal ini disampaikan saat pertemuan audiensi antara Fraksi PDIP dengan LPSK pada 2 April lalu. Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Fraksi PDIP Achmad Basarah, Trimedya Panjaitan, Muhammad Nurdin, Ichsan Soelistio, dan Sayed ... Baca >> |
|
Kegiatan Ketum Megawati Garden di Pulau Jeju, KorselPulau Jeju, salah satu tujuan kunjungan terkenal di Korea Selatan, memiliki resor pengobatan yang diberi nama Megawati Garden, sesuai dengan nama Ketua Umum Partai Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri, asal Indonesia. Seperti diberitakan oleh media online Korea,Media Jeju, presiden kelima Indonesia ini menghadiri acara peringatan peresmian Megawati Garden di Seoguipo, Jeju, Korea Selatan, Kamis, 28 Maret 2013. "Terima kasih telah menamai tempat ... Baca >> |
SWARA
|
Komarudin Watubun Berdikari di Tanah PapuaReaksi pemerintah (pusat) terhadap peristiwa penembakan delapan anggota Tentara Nasional Indonesia dan warga sipil yang terjadi di Papua pada Februari lalu seakan-akan lagu lama yang dinyanyikan kembali. Hampir dalam setiap kejadian menyangkut Papua, pemerintah (pusat) cepat bereaksi. Mengadakan rapat, mengeluarkan pernyataan, menjanjikan komunikasi konstruktif, dan mencuatkan wacana untuk mengakomodasi keinginan menyelesaikan konflik Papua dengan dialog. Namun, satu per satu reaksi yang selalu dilakukan “segera” itu dalam perjalanan waktu menguap begitu saja. Dalam kurun sembilan tahun Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negeri ini setidaknya enam kali ia melontarkan pernyataan (resmi) mengenai dialog untuk menyelesaikan konflik Papua. Data ini saya peroleh melalui penelusuran di internet berupa ... Selengkapnya |
|
Tjahjo Kumolo Urgensi Kedaulatan Pangan“Yang berdiri disini bukan aku, kamu atau kita. Berdiri disini adalah rakyat. Merekalah yang punya kekuasaan dan kedaulatan penuh di negeri ini. Segala keinginan yang tertulis adalah keinginan rakyat” Petikan di atas adalah penggalan pidato pendiri bangsa Ir. Soekarno sebagaimana dikutip Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ketika membuka Rakernas II PDI Perjuangan di Ballroom Supermal Pakuwon Indah, Jumat, 12 Oktober 2012. Dalam kesempatan itu, Ibu Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali pentingnya menyatukan pikiran dan membulatkan tekad untuk terus berjuang mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta mengawal proses demokrasi di Indonesia. Menjadi partai modern tanpa kehilangan roh kerakyatan dengan meletakkan Pancasila sebagai ideologi Partai adalah ... Selengkapnya |
|
Dewi Aryani Pelurusan UU Migas Menuju Kedaulatan Energi NasionalPetroleum is unique among the world’s resources. It has more potential than any of the others to provoke major crises and conflicts in the years a head (Kaldor, et al, 2007). Energi selalu menjadi topik yang menyita perhatian semua pihak, terutama paska pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diputuskan pleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan No 36/PUU-X/2012 yang berdampak besar terhadap keberadaan UU Migas, yang saat ini diputuskan untuk diuji materi (judicial review). Beberapa alasan yang dikemukakan oleh MK, pertama, keberadaan BP Migas dinilai berpotensi terjadinya praktik inefisiensi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, BP Migas yang diatur ... Selengkapnya |
|
Usep Setiawan SKB dan Nasib Hutan KitaTanggal 11 Maret 2013 di depan Presiden SBY, 12 kementerian dan lembaga menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia. Nota kesepakatan bersama (NKB) 12 kementerian dan lembaga itu lahir di bawah supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Ini angin segar di tengah degradasi kualitas lingkungan akibat kerusakan hutan, konflik sosial dan struktural akibat salah urus kebijakan kehutanan, serta ketimpangan akibat ketidakadilan penguasaan tanah dan kekayaan alam lain. Meski layak diapresiasi, NKB ini perlu dicegah dari politisasi. Efektivitas NKB juga perlu dicermati mengingat tahun politik 2013 dan Pemilu 2014. Rencana Aksi Bersama Kejelasan agenda dan kegiatan ... Selengkapnya |
|
HM Idham Samawi Menggagas Sekolah PartaiKini, hampir setiap hari, publik disajikan berbagai berita peristiwa dan opini, yang demikian gamblang melukiskan wajah elite negeri. Semua-mua diberikan demi kekuasaan. Keutamaan telah dilumatkan oleh berbagai praktik tata kelola negara, yang bukan saja tidak mencerminkan bekerjanya demokrasi substansial, melainkan juga melukai rasa keadilan umum dan ke luar dari lintasan yang dibenarkan ideologi bangsa. Eksekutif dan legislatif, dalam konteks ini, terus mendapatkan tantangan yang sangat berat, baik dari segi kelembagaan maupun pribadi-pribadi, sejalan dengan munculnya banyak masalah yang mendapatkan sorotan keras dari publik. Kondisi yang demikian ini, bukan saja memudarnya makna politik sebagai arena membangun tata hidup bersama yang baik, melainkan juga pun... Selengkapnya |
