!["Rekomendasi Kongres ke III PDI Perjuangan di Bali ialah membumikan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan mengimplementasikan Trisuci yang merupakan ajaran perjuangan Bung Karno menegakkan harga diri bangsa kita," Hj. Megawati Soekarnoputri, Rakor Tiga Pilar se-Jawa Timur, Malang, Minggu (20/3/11).](http://www.pdiperjuangan.or.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_small/851042JAR_9151.JPG ""Rekomendasi Kongres ke III PDI Perjuangan di Bali ialah membumikan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan mengimplementasikan Trisuci yang merupakan ajaran perjuangan Bung Karno menegakkan harga diri bangsa kita," Hj. Megawati Soekarnoputri, Rakor Tiga Pilar se-Jawa Timur, Malang, Minggu (20/3/11).")
!["Kita tidak hanya berbicara masalah politik. Tapi juga memberikan yang terbaik bagi para petani. Ini harus ditularkan, tidak hanya melalui mulut ke mulut saja. Sebagai partai politik, tidak hanya berbicara politik, tapi juga harus bergerak di semua lini,” Hj. Megawati Soekarnoputri panen padi MSP.](http://www.pdiperjuangan.or.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_small/1741541b.jpg ""Kita tidak hanya berbicara masalah politik. Tapi juga memberikan yang terbaik bagi para petani. Ini harus ditularkan, tidak hanya melalui mulut ke mulut saja. Sebagai partai politik, tidak hanya berbicara politik, tapi juga harus bergerak di semua lini,” Hj. Megawati Soekarnoputri panen padi MSP.")
- following:100
RAGAM
|
Eva Kusuma Sundari Gerakan Perempuan Terjebak Pola 1980-anPola gerakan aktivis perempuan di Indonesia sekarang terjebak era "jaman dulu" (jadul) pada pola periode 1980-an. Yakni, gerakan yang antinegara dan antipartai, sehingga tak sesuai kondisi kontemporer. "Gerakan masyarakat sipil perempuan di Indonesia yang cenderung anti berhubungan dan berinteraksi secara langsung untuk membentuk jaringan dengan partai dan lembaga pemerintahan adalah konyol," kata politisi perempuan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Eva Kusuma Sundari, dal... Baca >> |
|
Damayanti Wisnu Putranti SIP Batasi Bawang ImporDamayanti Wisnu Putranti SIP menegaskan, pemerintah perlu segera membuat aturan pembatasan bawang merah impor. Hal itu dilakukan untuk melindungi petani bawang merah. Kini, petani itu tengah kesulitan karena harga bawang merah anjlok. “Pemerintah harus segera membentuk aturan pembatasan bawang merah impor. Ini sangat mendesak karena banyak petani bawang merah yang akan beralih menanam,” kata anggota depertemen Departemen Pertanian dan Perikanan DPP... Baca >> |
|
Kehidupan Nelayan Yoseph Umar Hadi Tinjau Bedah Rumah Nelayan Yang DigagasnyaAnggota DPR RI Fraksi PDIP Yoseph Umar Hadi, Minggu (8/1) sore meninjau pelaksanaan bedah rumah di Desa Cemara Kulon, Kecamatan Losarang, Indramayu, Jawa Barat. Hadir pada kesempatan itu Babinmas Aiptu H. Sugianto mewakili Kapolsek Losarang Kompol Asep Wawan dan Babinsa Serka Darma dari Koramil Losarang. Mengingat lalu-lintas jalan darat yang tidak memungkinkan, karena jalan itu masih memanfatakan tanggul Kali Tuan yang licin dig... Baca >> |
|
Budiman Sudjatmiko 189 Tewas Akibat Sengketa TanahAnggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengumpulkan data bahwa sejak diberlakukan Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sudah banyak korban berjatuhan. Hampir 200 orang tewas akibat konflik agraria. "Hingga 2011, sejak Tap MPR itu diberlakukan sudah ada 189 petani yang tewas, dan ditembak dan dianiaya," kata Budiman Sudjatmiko dalam sidang paripurna di gedung DPR... Baca >> |
SWARA
|
Dewi Aryani  Pemerintah Langgar Konstitusi Dengan Membatasi Subsidi BBM Untuk RakyatMengawali tahun dengan “rencana bencana” yang digulirkan oleh Pemerintah berupa kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) merupakan kado tahun baru yang sama sekali tak membuat rakyat bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Sebaliknya, rakyat makin merasa bahwa gaung kekecewaan di mana-mana dengan sebutan “negeri auto pilot” adalah benar adanya. Dalam buku “The Quality of Government” karangan Bo Rothstein, terbitan tahun 2011, secara jelas memerinci bagaimana sebuah pemerintahan seharusnya berbuat. Manfaat apa yang diperoleh masyarakat menjadi cermin kualitas suatu pemerintahan. Sebaliknya, jika masyarakat tak merasakan manfaat apa pun, bisakah mengurai jawaban atas pertanyaan:: “Does quality of government translate into quality of life?” Kebijakan merupakan salah satu out... Selengkapnya |
|
Tjahjo Kumolo  Menuju Pemerintah BerdaulatPembatalan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dari keseluruhan sistem pemilihan anggota legislatif dengan banyak elemen itu, mengiaskan mobil berkomponen satu merek dengan 18 instrumen terpadu tetapi satu komponennya diganti merek lain sehingga pasti tersendat-sendat lajunya. Inilah sistem pemilu yang diselenggarakan tahun 2009. Namun PDIP harus menjalankan mobil dengan satu komponen mesin yang diganti itu, dan konsisten melaksanakan paradigma yang diatur konstitusi kedaulatan pemilih sebagaimana keputusan MK dan kedaulatan partai sebagaimana UU Pemilu. Sistem distrik ini tidak proporsional dan juga riskan, mengingat perubahan itu sangat dekat dengan pelaksanaan pemilu. Implikasinya, biaya politik bagi cal... Selengkapnya |
|
Hamka Haq  Akankah 'Budaya' Korupsi Surut?Pertanyaan pada judul di atas menyebut korupsi sebagai 'budaya'. Apakah benar korupsi itu sudah membudaya di negeri ini, dan bagaimana mewujudkan tahun 2012 sebagai tahun bebas 'budaya' korupsi, atau setidaknya menurunkannya? Suatu budaya tumbuh dari kebiasaan di tengah masyarakat. Hal-hal yang tadinya tabu akan jadi tidak tabu lagi setelah dibiasakan terus-menerus, atau dibiarkan mentradisi tanpa upaya menghentikannya. Belajar selintas dari pengalaman seorang vegetarian, yang baginya sangat tabu membunuh seekor binatang, ia tidak tega bahkan bulu romanya merinding jika menyaksikan seekor kerbau dijagal di tempat pemotongan hewan. Baginya hal itu merupakan kebiadaban, kezaliman terhadap sesama makhluk yang juga ingin menikmati hidup bersama kita. Tapi, bag... Selengkapnya |
|
Ansel Alaman  Rekomendasi Rakernas PDI-P Desa “Mengepung” Kota“Apakah kita pemah memproduksi secara massal jutaan cangkul untuk para petani kita? Itu tidak butuh teknologi canggih, namun untuk hal sederhana inipun kita tidak kreatif, tidak inovatif, bahkan bisa kembali ke mental budak, mental orang terjajah". Demikian tantangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati saat membuka Rakemas I PDI Perjuangan di Bandung, 12 Desember lalu. Dengan itu, Megawati mau menegaskan kembali sikap PDI Perjuangan mengutamakan rakyat kecil dan miskin (preferential for the poor). Preferensi itu diaktualkan kembali dalam lima belas rekomendasi hasil Rakernas. Hampir semua rekomendasi itu menyangkut hidup rakyat kecil di perdesaan, maka tidak berlebihan kalau dipandang 'desa mengepung kota'. Sebab mem... Selengkapnya |
|
Sidik Suhada  Pembaruan Agraria, Paham Kebangsaan yang TerlupakanBeberapa minggu terakhir ini berita tentang dugaan pembantaian terhadap petani di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung, terus mewarnai media massa. Kejahatan kemanusiaan yang secara kasatmata itu mengiris-iris nurani dan mengoyak-ngoyak rasa keadilan, dan aksi kekejaman semacam itu bukan yang pertama kali terjadi di negara ini. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang 2010, sedikitnya ada 106 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Rinciannya: sengketa tanah antara petani dengan pihak perkebunan besar (45 kasus), kemudian diikuti dengan pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (41), kehutanan (13), pertambangan (tiga), pertambakan (satu), perairan (satu), dan konflik lainnya (dua). Sepanjang 2010 itu, sekurangnya tiga petani tewas, empat orang ter... Selengkapnya |
